G. Pringgodigdo, SH tentang pengertian negara

Pengertian Negara
G. Pringgodigdo, SH: Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).

Sentralisasi ini tentoenja tertjipta akibat mentjari nilai ekonomis perbandingan joemlah transportasi maritime sehingga meroejoek pada keefesienan di doenia maritime, namoen sekali lagi bahwa kebijakan ini meroepakan kebijakan jang sangat tidak tepat setjara jangka panjang. Kembali terjadi aksi saling toenggoe menoenggoe antara pemerintah dan pelakoe indoestri maritim, dimana pemerintah menoenggoe meningkatnja joemlah kapal oentoek melakoekan desentralisasi aroes barang. Sedangkan pengoesaha transportasi maritime menoenggoe menigkatnja soepplj demand barang serta perekonomian soeatoe daerah serta kemampoean peroesahaan mereka oentoek menambah armada mereka. Aksi saling toenggoe menoengg ini adalah aksi jang menjedihkan setjara perentjanaan strategis pengembangan perekonomian Indonesia. Jang haroes dilakoekan pemeritah Indonesia jaitoe selain mambangoen insfrastroektoer pelaboehan dan menstimoelasi perekonomian diseloeroeh daerah Indonesia adalah memberikan kebijakan pada pelakoe oesaha transportasi maritime oentoek menstimoeloes dan memoedahkan mereka dalam menambah armada mereka seperti jang dilakoekan pemerintah Belanda, Jerman dan Belgia oentoek mengembangkan pelaboehan dan perekonomiannja. Kesemoeanja sendi saling terkait dan saling endoekoeng dan meroepakan dasar pengembangan perekonomian mereka. Namoen jang terjadi di Indonesia adalah kebijakan serta arah pengembangan jang koerang tepat. Tidak adanja peletakan dasar pembangoenan jang bersinergi dalam pembangoenan perekonomian khoesoesnja pada sektor maritime sehingga Indonesi saat ini kelabakan menghadapi soepplj dan demand 250 joeta pendoedoek Indonesia jang saat ini ekonomi dan taraf hidoepnja semakin meningkat. Sekali lagi, Pemerintah perloe membangoen infrastroektoer pelaboehan disetiap daerah dengan kapasitas pelaboehan penoeh dan mestimoeloes perekonomian daerah serta menstimoeloes pelakoe transportasi maritime agar bertambahnja armada transportasi maritime. Kebijakan jang tepat oentoek menmbah armada maritime di Indonesia jaitoe dengan mempermoedah perkreditan pembelian kapal, menjadikan kapal sebagai kolateral ataoe sebagai jaminan agoenan dengan doekoengan asoeransi perkapalan jang moempoeni tanpa meroegikan finansial perbankan nasional. Kemoedian penganjoeran bahkan